Menpera Suharso Monoarfa meminta kepada para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) maupun Apersi untuk membuat sebuah pabrikasi unsur-unsur pembangunan rumah
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengadakan MOU atau Kesepakatan Bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia (BPN RI) terkait Sertipikasi Tanah Perumahan Swadaya.
salah satu yang membuat pembiayaan rumah adalah perizinan. “Kalau struktur biaya perizinan bisa dipangkas, setidak-tidaknya separuh saja maka harga rumah itu bisa ditekan”, ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat...
Kalangan pengembang menilai beberapa pasal yang terkandung dalam UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki sanksi yang memberatkan. Pengembang meminta kejelasan pengaturan kewajiban hunian berimbang, baik fungsi...
Pemerintah daerah (Pemda) diminta dapat memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam bidang perumahan. Pasalnya, Pemda merupakan pihak yang paling tahu secara pasti berapa jumlah rumah yang telah terbangun dan menjadi kebutuhan masyarakat di...
JAKARTA, Pembangunan perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat terutama terkait dengan masih besarnya ‘backlog’ (kekurangan) perumahan yang mencapai jumlah sekitar 7,4 juta rumah pada tahun 2009.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mentargetkan melakukan sertipikasi sekitar 30.000 unit rumah swadaya khususnya yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada 2011 mendatang menawarkan konsep pembangunan rumah susun (Rusun) Swadaya kepada masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda).
Kalangan pengembang perumahan diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan perkotaan yang lebih baik melalui program Corporate Social Responsibility, karena melalui program ini diharapkan dapat lebih membantu masyarakat yang kurang...
DIREKTORI
