Untuk mengatasi kendala terkait perizinan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan Joint Audit atau audit bersama melihat struktur biaya terhadap perumahan dan juga bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sehingga diharapkan bisa menurunkan biaya perizinan.
Hadir dalam acara yang dimaksud Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi, yang menjelaskan dalam pidato sambutannya bahwa harga perumahan ini bisa ditekan kalau pihak yang terkait membantu atau menekan harga setiap unit rumah. ” Misalnya mulai dari cepatnya pelayanan Badan Pertanahan Nasional, kecepatan pelayanan dari PLN, kemudian komitmen pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur yang memadai, cepatnya pemerintah khususnya kabupaten dalam menyiapkan ijin lokasi”, ujar Muhadi. Di dalam kesempatan tersebut juga, Muhadi menjelaskan bahwa di Provinsi Banten terdapat 19 kawasan Industri yang setiap tahunnya banyak menarik para Investor yang berniat berinvestasi di Banten.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Negara perumahan Rakyat mengatakan bahwa pemda harus aware kalau ada upaya atau usaha untuk membangun sebuah kawasan. “Bukan hanya pengembang besar, seseorang atau sekelompok masyarakat yang secara swadaya atau secara kelompok atau kemudian dibentuk badan usaha untuk membangun pemukiman itu tidak ada kecualinya selain memudahkannya. Tetapi yang sering terjadi terutama di ibu kota. Biaya perizinan itu luar biasa. Di Jakarta bisa sampai 3 tahun, paling cepat satu setengah tahun dan banyak rumah-rumah susun bahkan apartemen mewah yang sudah 3 tahun lebih dihuni suratnya pun belum keluar”, ujar Menpera.
Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi, mengulas sedikit tentang Kota Kekerabatan Maja. “Di Banten ada sekian ribu hektar yang sudah disiapkan dan rencananya akan dibangun Kota Kekerabatan Maja, apabila bisa terwujud maka bisa dijadikan alternatif pilihan tempat hunian yang baru dan bisa mengurangi kepadatan penduduk di ibu Kota Jakarta. Bahkan PT. KAI meningkatkan pelayanannya dengan membangun double track dari Jakarta ke Serpong dan nanti akan dilanjutkan ke Maja sampai ke Rangkas Bitung ”, ujar Muhadi.
Terkait dengan Kota Kekerabatan Maja, Menpera mengatakan bahwa wilayah Maja seluas 11.000 ribu hektar, kalau nanti bisa terwujud menjadi Kota Kekerabatan Maja maka sama seperti membangun kota Bogor yang baru. “Kita ingin setidak-tidaknya bisa menampung minimal mulai 600 penduduk sampai 1 juta penduduk dan saya bekerjasama dengan Bank Dunia, dan juga dengan Singapura Enterprise Corporation yang sedang membuat design masterpiecenya”, ujar Menpera.
Hadir pula dalam acara yang dimaksud Direksi dari Bank BTN, Direktur Utama PT. Mustika Hadi, Ketua Yayasan Islamic Centre, dan para undangan.
(http://www.kemenpera.go.id)